Program Kerja Tahun 2007 Depnakertrans

I. Program Pokok

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
   Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, sedangkan peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM.
   
   Kegiatan program ini adalah :
   1. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja
   2. Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi
   3. Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja
   4. Penguatan kelembagaann BNSP
   5. Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja
   6. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur latihan kerja
   7. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja
   
   
   
2. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
   Tujuan program ini adalah untuk mendorong kesempatan kerja produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran baik di perdesaan maupun di perkotaan serta memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional.
   
   Kegiatan program ini adalah:
   1. Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel
   2. Penyusunan berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
   3. Pemantauan dinamika pasar kerja dan berbagai tindakan agar penciptaan lapangan kerja formal dapat terlaksana
   4. Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan kerja yang dilakukan oleh pemerintah
   5. Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja
   6. Pengembangan infrastruktur pelayanan umum dalam rangka kegiatan pendukung pasar kerja
   7. Peningkatan kerjasama antarlembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan
   8. Pemberdayaan, rehabilitasi dan reintegrasi TKI Purna
   
   
   
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
   Tujuan program ini adalah untuk menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan sarana hubungan industrial bagi pelaku proses produksi barang dan jasa.
   
   Kegiatan program ini adalah :
   1. Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
   2. Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi atas isi dan maksud peraturan/kebijakan ketenagakerjaan
   3. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap aturan yang berlaku
   4. Peningkatan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan
   5. Terciptanya suasana yang seimbang dalam perundingan antara pekerja/buruh dan pemberi kerja
   6. Penyelesaian permasalahan industrial secara adil, konsisten dan transparan
   7. Tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
   
   
   
4. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
   Tujuan program ini adalah untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan di luar jawa, agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumberdaya alamnya untuk mendukung upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulannya di pasar domestik dan internasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah, yang pada akhirnya diharapkan pula dapat mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
   
   Kegiatan program ini adalah :
   1. Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk unggulan, melalui fasilitasi dan pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan
   2. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan melalui fasilitasi, pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat
   3. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana, seperti pembangunan sistem jaringan perhubungan termasuk outlet-outlet pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan kawasan strategis dan cepat tumbuh
   4. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah melalui sistem jejaring kerja () yang saling menguntungkan. Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (sharing of experiences), saling berbagi manfaat (sharing of benefits), dan saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan (sharing of burdens) terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang menuntut skala ekonomi (scale of economy) tertentu agar efisien untuk dibangun di masing-masing daerah.
   
   
   
5. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal
   Tujuan program ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal yang tersebar di seluruh nusantara, termasuk di wilayah-wilayah yang dihuni komunitas adat terpencil.
   
   Kegiatan program ini adalah:
   1. Pembentukan pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, terutama untuk wilayah-wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk rendah dan tersebat. Hal ini antara lain dapat dilaksanakan melalui transmigrasi lokal maupun antar regional
   2. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan melalui fasilitasi, pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat
   3. Peningkatan akses petani, nelayan, transmigran dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan, khususnya dengan skema dana bergulir dan kredit mikro, serta melalui upaya penjaminan kredit mikro oleh pemerintah kepada perbankan
   4. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, terutama pembangunan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah, antar pulau, maupun antar moda transpotasi, khususnya untuk wilayah-wilayah Papua dan Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara

II . Program Penunjang

1. Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur
   Kegiatan program ini adalah meningkatkan kualitas dan pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
   Kegiatan dari program ini adalah meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban kerja pegawai
3. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
   Kegiatan program ini adalah:
   1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pemrograman pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
   2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
   3. Meingkatkan kualitas dan efektifitas hubungan dan kerjasama luar negeri
4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
   Kegiatan program ini meliputi:
   1. Peningkatan akuntabilitas pengawasan
   2. Peningkatan kualitas dan efektivitas sumberdaya pengawasan
   3. Peningkatan kapasitas kelembagaan
5. Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
   Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:
   1. Peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah, perguruan tinggi serta masyarakat dalam memperkuat landasan etika dalam perumusan kebijakan IPTEK
   2. Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM IPTEK melalui kerjasama nasional maupun internasional

III. Program Lainnya

Untuk mendukung kinerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi optimal, maka berbagai kegiatan yang belum tertampung dalam program pokok ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, akan diupayakan untuk memperoleh tambahan dari program lain berupa:

1. Program Pendidikan Non Formal untuk mendukung pelaksanaan pelatihan kompetensi dan pelatihan kemasyarakatan
2. Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Informasi Publik untuk mendukung pengembangan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian yang berada di wilayah perbatasan